“Manifes Negeri Bernama Nanti”
“Manifes Negeri Bernama Nanti” —
Keluhan kepada Mereka yang Mengaku Memimpin
Negeriku,
engkau bukan kalah oleh musuh,
engkau dirampok oleh mereka yang kau sebut para pemimpin.
Mereka bersumpah demi rakyat,
tapi membangun takhta di atas keringat rakyat.
Mereka berdoa tentang keadilan,
tapi menulis hukum yang melindungi diri mereka sendiri.
Mereka bicara pengabdian,
tapi lebih sibuk memastikan anak mereka duduk di kursi yang sama.
Mereka duduk di istana, di gedung tinggi, di podium khutbah,
namun lupa bahwa memimpin bukan soal jabatan —
tetapi soal memikul beban yang lebih berat daripada sekedar kursi dan kekuasaan.
Kepemimpinanmu sakit,
karena visi hanya sepanjang masa jabatan,
dan keberanian berakhir di meja negosiasi politik.
Mereka bicara kedaulatan digital,
tapi data warganya dijual ke korporasi luar negeri.
Mereka bicara transisi energi,
tapi diam saat tambang ilegal menyuap birokrasi.
Sekolah-sekolahmu masih menilai anak
dengan pilihan A, B, C, atau D,
padahal masa depan butuh jawaban yang belum ada di alfabet mana pun.
Universitasmu sibuk mencetak ijazah,
tidak mencetak penemu.
Para dosen takut keluar dari kurikulum,
karena gajinya tergantung pada birokrasi yang tak paham ilmu.
Ekonomimu seperti mesin tua:
berisik, boros, dan tidak bergerak ke mana-mana.
Kita gali nikel, kirim keluar.
Kita tebang hutan, kirim keluar.
Kita ekspor otak muda ke luar negeri —
karena di sini ilmu dihargai lebih rendah dari gelar.
Hukummu?
Ah, hukummu hanya sandiwara.
Ia menggelandang pencuri sandal,
tapi mengantar pencuci uang keluar negeri dengan pengawalan.
Hakimnya sibuk membaca pesan dari partai,
bukan pasal dari kitab undang-undang.
Dan rakyatmu —
terlalu sering menyebut diri “korban”,
padahal sebagian ikut menjadi kaki tangan sistem.
Kita mengutuk korupsi,
namun masih menyelipkan uang ke loket agar urusan cepat.
Kita bicara perubahan,
tapi menukar suara dengan sembako setiap lima tahun.
Maka dengarlah, wahai Indonesia:
perubahan bukan soal membangun jalan tol baru,
tetapi menghancurkan jalan pikiran lama.
Bayangkan negeri
di mana pemimpin tak dipilih karena loyalitas,
tetapi karena kemampuan memecahkan masalah yang bahkan belum ada.
Bayangkan sekolah
yang tidak memberi nilai pada ujian,
tetapi pada gagasan yang menggeser dunia.
Bayangkan ekonomi
yang tak lagi bergantung pada bumi,
tetapi pada kecerdasan kolektif 270 juta jiwa.
Bayangkan hukum
yang tak hanya menghukum kesalahan,
tetapi mencegah ketidakadilan lahir.
Negeriku,
kau tak butuh revolusi jalanan —
kau butuh revolusi pikiran yang tak bisa dipadamkan gas air mata.
Kau tak perlu pemimpin baru —
kau perlu definisi baru tentang kepemimpinan.
Dan saat itu terjadi,
engkau tak akan lagi disebut “negara berkembang.”
Engkau akan disebut negara yang berani membayangkan masa depan lebih cepat dari waktu.
ⒷⒽⓌ
engkau bukan kalah oleh musuh,
engkau dirampok oleh mereka yang kau sebut para pemimpin.
Mereka bersumpah demi rakyat,
tapi membangun takhta di atas keringat rakyat.
Mereka berdoa tentang keadilan,
tapi menulis hukum yang melindungi diri mereka sendiri.
Mereka bicara pengabdian,
tapi lebih sibuk memastikan anak mereka duduk di kursi yang sama.
Mereka duduk di istana, di gedung tinggi, di podium khutbah,
namun lupa bahwa memimpin bukan soal jabatan —
tetapi soal memikul beban yang lebih berat daripada sekedar kursi dan kekuasaan.
Kepemimpinanmu sakit,
karena visi hanya sepanjang masa jabatan,
dan keberanian berakhir di meja negosiasi politik.
Mereka bicara kedaulatan digital,
tapi data warganya dijual ke korporasi luar negeri.
Mereka bicara transisi energi,
tapi diam saat tambang ilegal menyuap birokrasi.
Sekolah-sekolahmu masih menilai anak
dengan pilihan A, B, C, atau D,
padahal masa depan butuh jawaban yang belum ada di alfabet mana pun.
Universitasmu sibuk mencetak ijazah,
tidak mencetak penemu.
Para dosen takut keluar dari kurikulum,
karena gajinya tergantung pada birokrasi yang tak paham ilmu.
Ekonomimu seperti mesin tua:
berisik, boros, dan tidak bergerak ke mana-mana.
Kita gali nikel, kirim keluar.
Kita tebang hutan, kirim keluar.
Kita ekspor otak muda ke luar negeri —
karena di sini ilmu dihargai lebih rendah dari gelar.
Hukummu?
Ah, hukummu hanya sandiwara.
Ia menggelandang pencuri sandal,
tapi mengantar pencuci uang keluar negeri dengan pengawalan.
Hakimnya sibuk membaca pesan dari partai,
bukan pasal dari kitab undang-undang.
Dan rakyatmu —
terlalu sering menyebut diri “korban”,
padahal sebagian ikut menjadi kaki tangan sistem.
Kita mengutuk korupsi,
namun masih menyelipkan uang ke loket agar urusan cepat.
Kita bicara perubahan,
tapi menukar suara dengan sembako setiap lima tahun.
Maka dengarlah, wahai Indonesia:
perubahan bukan soal membangun jalan tol baru,
tetapi menghancurkan jalan pikiran lama.
Bayangkan negeri
di mana pemimpin tak dipilih karena loyalitas,
tetapi karena kemampuan memecahkan masalah yang bahkan belum ada.
Bayangkan sekolah
yang tidak memberi nilai pada ujian,
tetapi pada gagasan yang menggeser dunia.
Bayangkan ekonomi
yang tak lagi bergantung pada bumi,
tetapi pada kecerdasan kolektif 270 juta jiwa.
Bayangkan hukum
yang tak hanya menghukum kesalahan,
tetapi mencegah ketidakadilan lahir.
Negeriku,
kau tak butuh revolusi jalanan —
kau butuh revolusi pikiran yang tak bisa dipadamkan gas air mata.
Kau tak perlu pemimpin baru —
kau perlu definisi baru tentang kepemimpinan.
Dan saat itu terjadi,
engkau tak akan lagi disebut “negara berkembang.”
Engkau akan disebut negara yang berani membayangkan masa depan lebih cepat dari waktu.
Comments
Post a Comment