Di Antara Dua Bilik Kekuasaan

 ”Di Antara Dua Bilik Kekuasaan”
— Tentang Pilihan, Kuasa, dan Nurani Demokrasi

Di tanah ini,

demokrasi kita dirikan seperti tenda

— ramai kain warna,

tiang janji,

dan sorak yang menggema dari lapangan ke lapangan.

Lalu kita bertanya pelan,

setelah debu pemilihan turun:

siapa yang benar-benar pulang membawa kuasa?

⸻

I

Pada pilihan langsung,

rakyat datang berbondong-bondong

dengan jari yang bersih dan harap yang utuh.

Mereka berdiri dalam antrean

seperti ziarah panjang

menuju bilik suara

yang katanya suci.

Di sana,

satu kertas menjelma doa,

satu coblosan jadi amanah.

Namun di luar bilik,

uang beredar lebih fasih dari kata,

janji lebih murah dari nasi bungkus,

dan demokrasi—

oh demokrasi—

dipeluk,

lalu diperas pelan-pelan

oleh mereka yang paham harga segalanya

kecuali martabat.

Rakyat memilih,

tetapi modal menentukan.

Pemimpin terlahir,

namun sejak lahir

sudah berhutang.

Dan kekuasaan pun berjalan

bukan ke arah rakyat,

melainkan ke arah pengembalian.

⸻

II

Lalu ada pilihan oleh DPRD,

sunyi,

ringkas,

rapi seperti rapat tertutup.

Tak ada sorak,

tak ada spanduk,

tak ada jari bernoda tinta.

Efisiensi dipuja,

stabilitas disanjung,

konflik dikubur rapi

di balik meja panjang

dan senyum yang saling memahami.

Namun di ruang itu,

rakyat hanya nama dalam notula,

bukan suara,

bukan wajah,

bukan luka.

Oligarki tak lagi bersembunyi,

ia duduk tegak,

berjas resmi,

dan berkata jujur:

“Tak perlu ramai,

cukup kami yang mengatur.”

Demokrasi dipersingkat,

tetapi jiwa publik dipangkas.

⸻

III

Maka kita terjebak

di antara dua bilik kekuasaan:

yang satu terang tapi mahal,

yang lain efisien tapi dingin.

Yang satu memberi ilusi kedaulatan,

yang lain meniadakan kedaulatan sama sekali.

Dan kita mulai sadar,

masalahnya bukan siapa yang memilih,

melainkan siapa yang menguasai

sebelum dan sesudah pilihan dibuat.

⸻

IV

Demokrasi sejati

bukan pesta lima tahunan,

bukan pula transaksi elite.

Ia adalah laku panjang:

kejujuran partai,

keterbukaan dana,

pendidikan warga,

dan hukum yang tak berlutut.

Tanpa itu semua,

pemilu hanyalah ritual kosong,

dan efisiensi hanyalah nama lain

dari penyingkiran rakyat.

⸻

V

Wahai demokrasi,

kami ingin engkau lebih dari sekadar prosedur.

Kami ingin engkau berakar,

bukan sekadar berkemah.

Kami ingin engkau mendidik,

bukan memanfaatkan.

Kami ingin engkau adil,

bukan sekadar sah.

Ajari kami memilih pemimpin

yang tak lahir dari hutang,

tak tumbuh dari tipu daya,

dan tak lupa arah pulang.

⸻

VI

Dalam kesunyian setelah sorak,

kekuasaan berdiri sendiri

tanpa pelindung.

Di sana,

ia tak lagi bertanya

siapa memilihku,

melainkan

untuk siapa aku ada.

Jika pertanyaan itu hilang,

tak ada sistem yang cukup adil

untuk menyelamatkan demokrasi.

⸻

VII

(Untuk 38 Doa dan 514 Nama Harapan)

Bayangkan demokrasi yang tidak hanya memilih,

tetapi mendidik.

Partai-partai yang tidak menjual tiket,

tetapi membesarkan watak.

Uang yang berjalan terang,

tanpa bisik-bisik,

tanpa hutang moral

yang harus dibayar dengan kebijakan.

Pemimpin yang lahir ringan,

tanpa beban balas jasa,

memandang APBD

bukan sebagai alat,

melainkan amanah.

DPRD yang berdiri tegak,

mengawasi tanpa menukar prinsip,

menyuarakan tanpa memperdagangkan kuasa.

Rakyat yang tidak dibujuk dengan amplop,

tetapi diajak berpikir,

dihormati sebagai warga,

bukan massa.

Hukum yang berdiri lurus,

tidak condong pada yang kuat,

tidak membelokkan keadilan

atas nama stabilitas.

Teknologi yang membuka cahaya,

bukan menambah bayang-bayang.

Dan daerah-daerah yang memimpin

dengan kearifan tanahnya sendiri,

dari pesisir hingga pegunungan,

dari kota hingga desa yang sunyi.

Di sanalah Pilkada

bukan lagi pertaruhan,

melainkan perawatan.

⸻

VIII

Di negeri seluas ini,

demokrasi tidak boleh dipilih

antara ramai atau ringkas.

Ia harus dihidupi

sebagai kesadaran panjang:

bahwa kekuasaan hanyalah singgah,

dan rakyat

adalah alasan

kita tetap percaya

bahwa demokrasi

layak dijaga.

Salam demokrasi yang berakar.

Salam nurani.

Salam tanggung jawab sejarah.

ⒷⒽⓌ