Ketika Negara Berutang pada Pegawainya

 “Ketika Negara Berutang pada Pegawainya”

Kami diminta profesional,

namun pisau diasah dari besi rapuh.

Anggaran belajar dipotong,

sementara tuntutan dilangitkan.

Kami diminta melayani dengan senyum negara,

tapi perut kami diajak berdamai

dengan inflasi yang tak pernah berempati.

Gaji berjalan tertatih,

harga berlari tanpa menoleh.

Dulu kami menabung dalam diam—

Bapertarum, Askes,

uang yang dikumpulkan

dari keringat yang tak tercatat berita.

Bukan hadiah negara,

bukan sedekah kekuasaan,

itu hak kami

yang dititipkan pada waktu.

Lalu namanya diganti,

wadahnya dipindah,

dan maknanya dilucuti.

Tapera, kata negara,

demi rakyat katanya.

Tapi bukankah kami juga rakyat?

Mengapa subsidi keadilan

dibayar dengan pengorbanan kami?

Mengapa solidaritas dipaksakan

tanpa kejujuran fiskal?

Jika subsidi adalah tugas negara,

mengapa buruhnya yang diminta berkorban lebih dulu?

Jika keadilan sosial adalah janji konstitusi,

mengapa ASN yang harus memikulnya

sementara APBN berlindung di balik kata “keterbatasan”?

Taspen pun menunggu

janji pemberi kerja

yang tak kunjung lunas.

Puluhan tahun negara menunggak pada pegawainya sendiri,

namun masih berani berbicara

tentang disiplin dan loyalitas.

Wahai negara,

kami bukan angka dalam sistem,

bukan kas cadangan kebijakan,

bukan celengan yang boleh dipecah

setiap kali wacana kehabisan dana.

Kami adalah manusia

yang memilih setia

di tengah peluang yang lebih menjanjikan.

Kesetiaan kami bukan tanpa batas,

ia ditopang oleh keadilan.

Dan kepada Tuhan,

kami kembalikan luka ini sebagai doa:

bukan doa untuk membalas,

tetapi doa agar penguasa diberi kesadaran—

bahwa mendholimi buruhnya sendiri

adalah jalan sunyi

menuju runtuhnya kepercayaan.

Sebab negara besar

tidak berdiri di atas slogan,

melainkan di atas

rasa adil

yang benar-benar dibayar

oleh mereka yang berkuasa.

ⒷⒽⓌ