PASPOR DAN TANAH IBU

“PASPOR DAN TANAH IBU”

Di antara lembar paspor

dan tanah yang kita pijak sejak bayi,

ada ruang sunyi

yang tak tertulis di undang-undang.

Seorang ibu berkata,

anaknya kini warga negeri lain.

Kalimat itu meluncur seperti angin,

namun tiba di dada banyak orang

seperti batu.

Bukan semata tentang warna paspor,

bukan sekadar administrasi lintas batas—

melainkan tentang luka yang tak terlihat:

siapa yang bisa pergi,

siapa yang harus tinggal.

⸻

Di negeri yang akarnya panjang

dan cabangnya sering patah,

mobilitas adalah hak—

tetapi kesempatan tidak dibagi rata.

Ada yang lahir dengan sayap:

bahasa asing, visa, tabungan, jaringan.

Ada yang lahir dengan tanah liat di kaki:

utang, ijazah seadanya,

dan mimpi yang disimpan dalam-dalam.

Maka ketika seseorang berkata,

“Anakku kini warga dunia,”

yang terdengar oleh sebagian telinga adalah:

“Dunia lebih menjanjikan dari rumahmu.”

Dan rumah yang merasa ditinggalkan

mudah sekali tersinggung.

⸻

Namun apakah cinta pada tanah air

diukur dari cap imigrasi?

Apakah kesetiaan hanya hidup

di kolom kewarganegaraan?

Bukankah Ibrahim pun pernah berpindah negeri,

Musa berjalan meninggalkan istana,

Muhammad hijrah demi keselamatan iman—

dan sejarah tidak menuduh mereka

kehilangan cinta pada asalnya?

Perpindahan bukan selalu pengkhianatan.

Kadang ia adalah strategi bertahan,

kadang ia adalah doa orang tua

yang ingin anaknya tidak tersandung

lubang yang sama.

⸻

Tetapi kita tak boleh menutup mata:

di balik pilihan individu

ada cermin sistem.

Mengapa begitu banyak yang berbisik,

“kabur saja dulu”?

Mengapa mimpi sering merasa

lebih subur di tanah orang?

Jika sebagian rakyat

merasa masa depan lebih terang di luar,

maka mungkin bukan hanya paspor

yang perlu diperiksa—

melainkan arah angin pembangunan,

keadilan distribusi,

dan kepercayaan yang retak.

Ketidakadilan sosial

bukan selalu tentang kemiskinan ekstrem;

kadang ia tentang jarak—

antara yang punya pilihan

dan yang hanya punya kesabaran.

⸻

Figur publik berbicara,

dan publik merasa diwakili.

Nada sedikit saja kurang empati

dapat terdengar seperti menara gading.

Di tengah harga yang naik,

kerja yang sempit,

dan berita yang tak selalu menenangkan,

mobilitas elit mudah dibaca

sebagai keistimewaan yang tak semua miliki.

Padahal seorang ibu tetaplah ibu—

ia berpikir tentang masa depan anak,

bukan tentang simbol geopolitik.

Dan seorang warga tetaplah warga—

ia berpikir tentang rasa adil,

bukan sekadar hukum.

⸻

Nasionalisme sejati

bukan hanya tentang tinggal atau pergi,

melainkan tentang kontribusi dan doa.

Seseorang bisa jauh secara geografis

namun dekat secara nurani.

Seseorang bisa tinggal di tanah air

namun jauh dari kepedulian.

Tuhan tidak bertanya:

“Paspor apa yang kau genggam?”

Tuhan mungkin bertanya:

“Apa yang kau lakukan

untuk sesama manusia?”

⸻

Barangkali yang perlu kita pelajari

bukanlah menghakimi pilihan,

melainkan memperbaiki rumah.

Agar yang pergi ingin kembali.

Agar yang tinggal merasa dihargai.

Agar mobilitas bukan tanda putus cinta,

melainkan jembatan pengetahuan.

Karena tanah air bukan penjara.

Ia juga bukan sekadar simbol.

Ia adalah amanah.

Dan amanah tidak diukur

oleh garis batas di peta,

melainkan oleh seberapa besar

kita menebar kebaikan—

di mana pun kaki berpijak.

⸻

Maka biarlah perdebatan ini

menjadi cermin, bukan bara.

Biarlah ia membuka wawasan:

bahwa hak individu dan luka kolektif

bisa berdiri dalam satu ruang yang sama.

Dan semoga kita belajar,

bahwa cinta pada negeri

tidak selalu berbentuk tinggal—

kadang ia berbentuk kontribusi,

kadang berbentuk doa,

kadang berbentuk keberanian

untuk memperbaiki yang belum adil.

Di antara paspor dan tanah ibu,

kita semua sedang mencari

cara paling bermartabat

untuk menjadi manusia—

dan tetap bersyukur

kepada-Nya

yang menjadikan bumi

sebagai rumah bersama.

ⒷⒽⓌ